Dalam beberapa bulan terakhir, media sosial Indonesia diramaikan oleh klaim bahwa ChatGPT digunakan untuk memanipulasi opini publik menjelang Pemilu 2025.
Beberapa unggahan di TikTok, Facebook, dan X (Twitter) menyebutkan bahwa bot berbasis AI dapat menulis ribuan komentar politik, memengaruhi algoritma trending topic, hingga menyebarkan narasi partisan dalam skala besar.
Namun setelah ditelusuri lebih dalam, klaim ini tidak memiliki dasar teknis maupun bukti ilmiah yang kuat. Di balik sensasinya, tersembunyi kekeliruan persepsi masyarakat terhadap bagaimana AI sebenarnya bekerja.

Asal Mula Klaim

Isu ini pertama kali muncul dari unggahan viral yang menampilkan tangkapan layar percakapan dengan chatbot yang disebut-sebut memberikan “dukungan politik” kepada calon tertentu.
Unggahan tersebut kemudian disebarluaskan oleh akun-akun politik dan kanal berita alternatif tanpa proses verifikasi.
Dalam waktu singkat, narasi “ChatGPT digunakan untuk propaganda politik” menjadi viral, memicu kekhawatiran publik akan campur tangan AI dalam demokrasi digital.

Namun, penelusuran metadata gambar dan rekaman percakapan tersebut menunjukkan tanda-tanda manipulasi: tangkapan layar telah diedit, dan pernyataan yang ditampilkan tidak sesuai dengan kebijakan resmi platform AI terkait.

Penjelasan Teknis: Bagaimana ChatGPT Bekerja

ChatGPT dan sistem AI sejenis tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi secara mandiri di platform media sosial.
Model bahasa ini bekerja berdasarkan permintaan pengguna (user prompt) dan menghasilkan respons dalam konteks percakapan tertutup.
Tanpa perintah langsung dari manusia dan tanpa integrasi API khusus, sistem ini tidak dapat mengunggah, menyebarkan, atau memposting konten apa pun ke publik.

Selain itu, OpenAI sebagai pengembang ChatGPT memiliki kebijakan ketat terhadap penggunaan untuk kampanye politik, disinformasi, atau manipulasi opini publik.
Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada penonaktifan akun atau blokir akses API secara permanen.

Analisis Aktivitas Digital: Jejak Bot Sebenarnya

Pakar keamanan siber dari ID-CERT menjelaskan bahwa aktivitas bot politik yang terdeteksi menjelang Pemilu 2025 tidak berasal dari model AI generatif seperti ChatGPT, melainkan dari script bot konvensional.
Script ini biasanya dijalankan melalui server anonim yang mengirimkan ribuan komentar atau unggahan dengan pola teks berulang.

Jejak digital bot semacam ini mudah dikenali:

• Menggunakan akun anonim dengan umur pendek.
• Mengunggah konten dalam waktu berdekatan.
• Mengulangi pola kalimat yang identik atau sangat mirip.

Berbeda dengan AI generatif, sistem ini tidak memiliki kemampuan pemahaman konteks atau kreativitas. Ia hanya menjalankan perintah otomatis dari program sederhana, bukan dari kecerdasan buatan mandiri.

Dampak Sosial: Ketakutan terhadap Teknologi Cerdas

Fenomena ini menunjukkan bagaimana ketakutan publik terhadap kemajuan AI sering kali dimanfaatkan untuk menciptakan disinformasi baru.
Istilah seperti “ChatGPT”, “DeepMind”, atau “AI propaganda” sering digunakan untuk menambah kesan ilmiah pada berita palsu.
Padahal, sebagian besar klaim tersebut dibangun di atas pemahaman keliru tentang kecerdasan buatan dan sistem otomatisasi digital.

Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat tidak sepenuhnya tanpa alasan.
Teknologi AI memang dapat digunakan untuk membuat konten politik otomatis, tetapi bukan melalui ChatGPT secara langsung.
Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memodifikasi model open-source tanpa batasan kebijakan dan memanfaatkannya untuk pembuatan propaganda digital.

Perspektif Akademis dan Kebijakan Global

Dalam laporan terbaru dari Stanford Internet Observatory, disebutkan bahwa potensi penyalahgunaan AI dalam politik memang meningkat, tetapi lebih sering dilakukan oleh entitas khusus menggunakan model buatan sendiri (fine-tuned political models), bukan model komersial seperti ChatGPT atau Gemini.
Pemerintah di berbagai negara kini berlomba menyusun etika penggunaan AI untuk keperluan publik dan politik, memastikan teknologi ini tidak digunakan untuk manipulasi demokrasi.

Di Indonesia, Kominfo dan BSSN telah mengeluarkan peringatan resmi terkait penyebaran hoaks politik berbasis teknologi, menegaskan bahwa setiap konten yang menggunakan nama AI tanpa bukti valid akan dikategorikan sebagai misinformasi atau disinformasi terstruktur.

Peran Media dan Literasi Digital

Penyebaran hoaks seperti ini menyoroti pentingnya literasi digital masyarakat.
Kemampuan membedakan antara teknologi nyata dan narasi manipulatif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas informasi di ruang digital.
Platform media juga memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan verifikasi sebelum menyebarkan klaim teknologi yang sensasional.

Faktanya, AI adalah alat, bukan aktor politik.
Yang menentukan dampak sosialnya adalah bagaimana manusia menggunakannya — dengan tanggung jawab atau dengan motif manipulatif.
Klaim bahwa ChatGPT digunakan untuk mengubah arah pemilu bukan hanya salah kaprah, tetapi juga mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap teknologi baru yang belum sepenuhnya dipahami.

Hasil investigasi menyimpulkan bahwa klaim “ChatGPT digunakan untuk memanipulasi opini politik menjelang Pemilu 2025” adalah hoaks yang dibungkus dengan istilah teknologi tinggi.
Aktivitas yang terjadi di media sosial berasal dari bot otomatis sederhana, bukan sistem AI cerdas seperti yang diklaim.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa di era digital, hoaks pun kini berevolusi menggunakan wajah teknologi, menuntut masyarakat untuk berpikir kritis sebelum percaya pada apa yang viral.